oleh

Wandiana: Tanggung Jawab Seleksi Pilkades KBB Ada di Unjani Bukan Pada Kami

Padalarang , BANGBARA.COM – Bertempat di ruang rapat Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Bandung Barat (KBB) Senin (4/11/2019) Wandiana selaku Kepala DPMD KBB beserta beberapa orang stafnya memberikan penjelasan kepada awak media tentang proses yang terjadi dalam tahapan Pilkades 2019 di wilayah KBB.

Menurut Wandiana, tahapan pikades di KBB, dimulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, sampai akhirnya pada pelantikan,  tahapan ini dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35/2019 tentang Pelaksanaan Teknis Pilkades.

“Tahapan pertama yg sudah berlangsung adalah pencalonan dari desa-desa yang ada di wilayah KBB. Data panitia, dari total 112 desa yang ada, terdapat 42 desa yang mengajukan lebih dari 5 orang calon.” jelas Wandiana dalam Jumpa Pers di kantor nya, Senin, (4/11/2019).

Para calon dari 42 desa ini lanjut Wandi, diseleksi dan disaring agar bejumlah maksimal 5 orang dari tiap desa. Proses penyeleksian akademis dilakukan dengan cara ujian lisan dan tertulis yang di selenggarakan di Kampus Universitas Jendral Ahmad Yani (UNJANI) Cimahi pada hari Kamis, 31 Oktober 2019 yang lalu.

Saat ditanya perihal tanggung jawab seleksi dan biaya keseluruhan kepanitiaan seleksi, Wandiana membeberkan bahwa ketentuan Perbup ini menjadikan pihak Panitia Kabupaten tidak dapat ikut campur. Untuk anggaran seleksi, per Desa sebesar Rp.10 juta.

Jumpres DPMD KBB Terkaitt Pilkades
Jumpres DPMD KBB Terkait Pilkades

“Biaya Untuk megikuti test akademik 10 Juta rupiah untuk tiap desa yang di setorkan dari rekening desa ke UNJANI. Proses penilaian terhadap hasil ujian lisan dan tertulis itu sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pihak UNJANI. Karena ditentukan oleh perbup tadi kami tidak bisa berbuat apa-apa, semua adalah tanggung jawab Unjani.” sambungnya.

Baca Juga,  Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Gelar Bimtek Pendidikan Keluarga

Untuk seleksi ini ada kerjasama antara Unjani dengan panitia desa dan dibuat perjanjian kerjasama (PKS) antara Panitia Desa yang telah diberi mandat oleh masing-masing desa dengan pihak UNJANI bahwa wewenang sepenuhnya mengenai akademisi diserahkan kepada Kampus UNJANI. Kemudian hasil seleksi dari unjani dilaporkan kepada panitia desa.

Wandi menerangkan lebih detil, bahwa didalam PKS dijelaskan bilamana ada yang tidak puas dari hasil seleksi, makan diperkenankan untuk konfirmasi ke Unjani melalui panitia desa.

“Bilamana ada calon yang merasa tidak puas dengan nilai hasil seleksi, maka calon itu dapat berkoordinasi dengan Panitia Desa untuk mempertanyakan kepada pihak UNJANI sehingga dapat terjadi komunikasi secara akademisi. Kami tidak dapat ikut campur,” ujar Wandiana.

Dihadapan para awak media, Wandiana menggambarkan teknis Pilkades ini secara rinci, “Pilkades ini adalah murni pesta rakyat desa. Hakekatnya dari rakyat desa, untuk rakyat desa dan oleh rakyat desa”.ungkapnya.

Kepala Bidang Penataan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Desa DPMD KBB Rambey Solihin mengatakan, bahwa batas waktu untuk pihak yang akan mengajukan ketidak puasan adalah sampai tanggal 3 November 2019.

“Ada usulan pengundian nomor urut calon dipercepat, agar bisa langsung ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dimulainya masa kampanye hanya 3 hari sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri)”, ungkap Rambey.

Rambey menambahkan, ada perbedaan aturan antara Pilkades kali ini dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin.

“Jika pada Pileg dan Pilpres yang lalu warga yang namanya tidak terdaftar dalam DPT, cukup/dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk ikut melakukan pencoblosan, namun pada Pilkades kali ini hal itu tidak bisa dilakukan. Yang dapat melakukan pencoblosan adalah warga yang namanya tercantum dalam DPT, tidak cukup hanya dengan membawa KTP ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja, melainkan harus tetap terdata pada DPT.” jelas Rambey.

Baca Juga,  Kopdar Mini SDKBB, Jalin Keakraban Pasca Pilpres 2019

Untuk itulah Ia mengharapkan peran aktif warga calon pemilih, untuk mengecek secara langsung, dan memastikan apakah namanya sudah masuk dalam DPT atau belum.

“DPT yang digunakan untuk Pilkades kali ini adalah berdasarkan DPT dari Komisi Pemilihan Umum  (KPU) saat Pilpres 2019 yang lalu. Warga yang belum terdaftar di DPT dapat mendatangi Panitia Desa dengan membawa KTP agar namanya dapat dimasukan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).”papar Rambey.

Rambey juga menginformasikan bahwa waktu proses pendataan DPTb ini sudah dimulai sampai batas waktu terakhir adalah tanggal 6 November 2019. Diharapkan pada tanggal tersebut  semua data pemilih telah dapat terjaring. Penetapan DPT adalah tanggal 12 November 2019. Setelah penetapan maka tidak akan ada lagi perubahan atau penambahan data lainnya.

Dengan anggaran sebesar 15,5 Milyar, kita semua berharap agar pelaksanaan Pilkades KBB pada tanggal 24 November 2019 ini dapat berjalan dengan aman, lancar, tanpa ada masalah, dan hasilnya dapat memuaskan semua pihak untuk kemajuan semua desa di KBB.

Herry selaku Kepala Seksi (Kasi) Penataan Desa DPMD KBB yang mendampingi Kadis Wandiana menambahkan, ketika ada  pertemuan antara pihak UNJANI dan Panitia Desa, pihaknya juga tidak diundang.

“Jangankan soal nilai, hal-hal yang lainnya dalam proses ujian seleksipun kami tidak mengetahuinya” ungkapnya.

Sementara itu, proses dari di mulainya ujian lisan dan tertulis sendiri sampai akhirnya keluar hasil nilai dari calon yg mengikuti penyaringan berlangsung dari pagi sampai hampir tengah malam. Dari hasil tersebut ternyata terdapat beberapa pihak yang kurang puas dengan hasil keputusan dari pihak panitia.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sudah ada 9 pihak yang merasa kurang puas dengan hasil keputusan ujian penyaringan. Baru ada 1 pihak yang melaporkan secara lisan, yaitu dari kecamatan Cipatat. Namun secara administrasi belum ada laporan dari tingkat desa di KBB.

Baca Juga,  Damkar KBB Menjerit, Musim Kemarau Kurang Titik Air Untuk Kondisi Darurat

Sementara hingga kabar ini di lansir, pihak Unjani belum dapat dikonfirmasi terkait kabar kesalahan teknis penulisan yang terjadi ini hingga menimbulkan kontroversi di masyarakat

(Adn/Gtr)

Komentar

News Feed