oleh

Trending Topik KBB, Dana KONI Versus Kuota Gratis

Link Banner

Opini, BANGBARA.COM – Dua hal ini yang menjadi “Tranding Topic” saat ini di KBB. Masalah dana KONI mulai tampak agak terang benderang. Semula munculnya persoalan ini sudah masuk ranah hukum, dimana polres Cimahi tengah melakukan proses penyelidikan.

Karena dana jatah Cabor dan atlit tahap II belum kunjung cair melewati waktu yang ditentukan. Sementara tersebar catatan keuangan KONI Kab. Bandung Barat yang tidak jelas dibuat oleh siapa, yang membuat semua pihak meringis.

Link Banner
Link Banner

Informasi muncul dari KONI sebagai penyeimbang. Ternyata tertangguhkannya pencairan tahap II ini salah satunya ada pihak Cabor yang belum melengkapi pensyaratan administratif. Dan pihak KONI menjanjikan bahwa pencairan akan selesai di akhir bulan September ini.

Isu lain muncul dengan tiba-tiba, bahwa program pembagian kartu Perdana dan Kuota Gratis yang dilakukan Wabup Hengky Kurniawan ditujukan ke Sekolah-sekolah di wilayah Lembang di bilang gagal. Karena diduga ada pihak yang menghambatnya.

Sebenarnya yang diperlukan publik dari sejak awal adalah transfaransi terhadap program ini. Dalam konteks sistem pemerintahan, setiap program harus di sosialisasikan terlebih dahulu. Apakah ini murni program pemerintah (Menkominfo)?, Atau program pihak ketiga yang juga difasilitasi Wabup?. Dan atau mungkin program ini merupakan inisiatif secara personal?.

Namun demikian, apapun latar belakangnya dalam ranah pemerintahan ada mekanisme yang perlu ditempuh. Terlebih yang menjadi “targetgroup” adalah unit Sekolah baik Negeri maupun Swasta termasuk siswanya.

Secara positif tindakan Wabup Hengky Kurniawan dari sejak awal ada nuansa terobosan inovasi untuk mengurangi beban Pemda dengan melalui partisipasi pihak ketiga dalam proses pembangunan di KBB.

Namun hal ini sudah barang tentu harus melalui koridor sistem pemerintahan, sebagaimana slogan pemerintahan saat ini yaitu Transfaransi, Partisipasi dan Akuntabilitas.

Baca Juga,  Ternyata Tugas UPT Kebersihan KBB Tidak Sederhana dengan Segala Keterbatasan, Begini Ceritanya

Sehingga Jargon Lumpaat Pemda KBB dari sisi praktik tidak dimaknai publik menjadi “balap lumpat”. Wallohu A’lam. Wassalam.

 

Opini Oleh: Djamu Kertabudi

Djamu Kertabudi, Pengamat Politik dan Pemerintahan, sekaligus Dosen dari Universitas Nurtanio, Kabupaten Bandung.
Djamu Kertabudi, Pengamat Politik dan Pemerintahan, sekaligus Dosen dari Universitas Nurtanio, Kabupaten Bandung.

Data Corona Indonesia Selengkapnya Klik di Sini

Link Banner
Link Banner
Link Banner

Komentar

News Feed