Data Corona Indonesia

Terkonfirmasi
4,181,309
+3,145
Meninggal
139,919
+237
Sembuh
3,968,152
Active
73,238
Last updated: 17 September 2021 - 4:08 am (+07:00)

Data Corona Selengkapnya Klik di Sini

Indonesia
Terkonfirmasi 4,181,309 +3,145 new today Meninggal 139,919 +237 new today Sembuh 3,968,152 Active: 73,238 Last updated: 17 September 2021 - 4:08 am (+07:00)
Link 

Banner
94

Soal Rotasi Mutasi di KBB, Guru Besar STPDN Sebut Sudah Sesuai Mekanisme

  • Bagikan
Ilustrasi UU Nomor 23 Tahun 2014 (foto: pmpk).
Ilustrasi UU Nomor 23 Tahun 2014 (foto: pmpk).

Padalarang, BANGBARA.COM. – Masih belum habis perdebatan serta pro dan kontra yang muncul usai Proses pelantikan dan pengambilan sumpah 160 Pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Hengki Kurniawan pada Rabu (07/07/2021) kemarin.

Guru Besar Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Prof Fernandez menyebut apa yang dilakukan oleh Plt Bupati Hengki tidaklah salah karena sudah sesuai dengan mekanisme perundangan.

“Jika sebuah keputusan yang diambil oleh Wakil Kepala Daerah sudah dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, lalu Pemerintah Pusat dan Provinsi menganggap ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sahlah semua ketentuan dan keputusan yang dikerjakan oleh Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan petunjuk dari Pemerintah diatasnya”, ujar Fernandez, Jum’at (09/07/2021).

Disebut Fernandez, merujuk pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada ayat 4 disebutkan ‘Dalam hal Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana yang dimaksud ayat 3 atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenangan Kepala Daerah.

“Hal ini menunjukkan bahwa otoritas Wakil Kepala Daerah sama dengan Kepala Daerah, karena harus diingat bahwa Wakil Kepala Daerah itu juga hasil proses politik berpasangan dengan Kepala Daerah”, terangnya.

Dilanjutkannya, tugas Kepala Daerah yang harus dipahami oleh Wakil Kepala Daerah yaitu diantaranya memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan ketentuan diatas, maka seorang Wakil Kepala Daerah memiliki 2 (dua) tugas kunci sebagai koridor kerjanya dalam membantu kekosongan Pemerintahan yaitu melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, pungkasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *