oleh

Setelah Sempat Diam, Akhirnya Jokowi Rilis Pernyataan Terkait UU Cipta Kerja

Link Banner

Padalarang, BANGBARA.COM. – Bertempat di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merilis peryataan resmi terkait pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja di DPR, pada Jum’at (09/10/2020), setelah terjadi demo penolakan besar-besaran di sejumlah Daerah.

Menurut mantan Walikota Solo ini, salah satu pemicu terjadinya demostrasi besar-besaran di beberapa Daerah adalah disebabkan Disinformasi (penyebaran informasi yang keliru) atau Hoaks terkait polemik UU Cipta Kerja.

Link Banner

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan beberapa alasan perlunya UU Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dengan menggairahkan iklim investasi yang masuk ke Indonesia.

Banyak hal yang dibahas Jokowi terkait polemik UU Cipta Kerja yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Senin (05/10/2020) lalu, berikut beberapa diantaranya seperti dirangkum dari KompasTV.

1. Upah minimum dihapus

Jokowi menegaskan kalau upah minimum di UU Cipta Kerja masih diberlakukan seperti halnya yang sudah diatur di UU Nomor 13 Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan, baik UMP (Upah Mininimum Provinsi) maupun UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

“Informasi yang menyebut penghapusan UMP maupun UMK adalah tidak benar karena pada faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada. Dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja memang menghapus mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Selain itu, regulasi baru ini justru menambah perlindungan bagi pekerja”, ucap Jokowi.

2. Upah per jam

Jokowi menegaskan kalau skema masih menggunakan aturan lama yaitu upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Hitungan per jam di UU Cipta Kerja dilakukan untuk memfasilitasi pekerja yang sifatnya pekerja lepas dan sebagainya.

3. Cuti dihapus

Ditegaskan Jokowi, UU Cipta Kerja sama sekali tak menghapus hak cuti karyawan di Perusahaan. Cuti seperti cuti hamil, cuti haid, dan cuti reguler masih didapatkan karyawan sesuai dengan UU Ketengakerjaan.

Baca Juga,  PC Muslimat NU KBB Resmi Dilantik, Bupati Ajak Ibu-Ibu Tinggalkan Sinetron, Lalu Gemari Mengaji

“Kabar yang menyebut bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, dan cuti melahirkan, dan cuti lainnya dihapuskan dan tidak ada kompensasinya adalah tidak benar, karena hak cuti tetap ada dan dijamin”, tegas Jokowi kembali.

4. PHK sepihak

Terkait soal kabar di UU Cipta Kerja yang mengizinkan Perusahaan untuk melakukan pemecatan sepihak tanpa alasan jelas Jokowi menyebutkan juga tidaklah benar, karena dalam UU Cipta Kerja tetap mengatur apa saja batasan perusahaan ketika melakukan PHK.

5. Sentralisasi Pusat

Jokowi juga menyinggung soal peran Daerah yang dipangkas dalam kemudahan berinvestasi karena kewenangannya dialihkan ke Pusat dalam UU Cipta Kerja.

Dirinya menegaskan UU Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.

“Perizinan berusaha dan kewenangannya tetap dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat agar tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh Pemerintah Daerah dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah)“, tegas Jokowi.

Disebutkan juga kewenangan perizinan untuk non perizinan berusaha tetap di Pemerintah Daerah sehingga tidak ada perubahan.

“Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah dan perizinan di daerah diberikan batas waktu, yang penting di sini jadi ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati”, pungkasnya.

Reporter: Mohammad Addien
Editor: Guntur Priyo

Data Corona Indonesia Selengkapnya Klik di Sini

Link Banner

Komentar

News Feed