oleh

Rekrutmen Panwascam KBB, Bukan Hasil Tapi Proses

 

 

Oleh :    Ade Zenal Arifin

SEREMONIAL,- Untuk saya khususnya, bukan pada hasil (produk hukumnya) yang dipermasalahkan, terpenting pada proses pembentukan Panwascam yg harus dipermasalahkan dan memang bermasalah.

Panwas KBB akan memanggil anggota Panwascam yang terindikasi bermasalah dan bahkan mau disuruh mengundurkan diri, itu hanya menyentuh pada objek hasil/produk hukum Panwas KBB saja, sementara pelaku (subjek) yang mengeluarkan produk hukum aman-aman saja.

Mereka yg menjadi anggota Panwascam(PNS atau perngkat desa) pada dasarnya menurut saya tidak salah, sah-sah saja, ingin menjadi anggota Panwascam, hanya Panwas KBB harusnya selektif dalam merekrut calon anggota Panwascam.

Ingat dalam sumpah jabatan ada kata2 “adil dan cermat” dalam melaksanakan tugas, artinya kalau dalam proses pembentukan panwascam tidak berlaku adil dan cermat sudah masuk pada melanggar sumpah.

Ada beberapa poin yang saya anggap menjadi masalah :

  1. Dasar hukum yang dipakai dalam tahapan pembentukan Panwascam menggunakan UU no 7 2017 tentang Pemilu, yang lebih khusus Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden. Kenapa tidak menggunakan UU no 10 tahun 2016, perubahan dari UU no 1 tahun 2015, perubahan dari UU no 15 tahun 2012 tentang Pemilihan Kepala Daerah. atau setidaknya mencantumkan pada dasar hukum utk penguatan UU no 7 tahun 2017 yang belum ada turunan dasar hukumnya berupa Perbawaslu.

Sementara dasar hukum turunannya digunakan Perbawaslu no 10 tahun 2013 (aneh Pokok dasar hukumnya UU no 7 thn 2017 belum lahir, tapi turunannya Perbawaslu no 10 thn 2013 sudah ada).

  1. Anggota Panwascam menerima 2 Surat Keputusan (SK). Satu SK Panwascam untuk Pilkada dan kedua SK Panwascam untuk Pileg dan Pilpres 2019.

Kalau saya cermati untuk Pileg masih terlalu dini mengangkat Panwascam, sementara dalam UU no 7 tahun 2017, salah satu kewenangan dari Bawaslu Kabupaten/Kota adalah membentuk Panwascam.

Bagaimana bisa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat nya saja belum terbentuk sesuai dengan UU no 7 thn 2017 sudah bisa melahirkan produk hukum memberi SK kepada Panwascam utk Pemilu Legislatif dan Presiden.

  1. Kalau toh pada akhirnya ada anggota Panwascam yg terindikasi aktif di Parpol, PNS atau perangkat desa, yang salah adalah proses verifikasi calon anggota Panwascam di lapangan yg bermasalah artinya tidak berlaku CERMAT.
  2. Saat saya diintervew ada pertanyaan “seandainya saya lulus jadi Panwascam apakah saya bersedia mengundurkan diri sebagai Ketua BPD?”, saya jawab “Kalau saya berpikir dan berlaku normatif, jika secara ekplisit tersirat dalam peraturan perundang-undangan, bahwa Ketua BPD tidak boleh menjadi penyelenggara Pemilu, maka saya siap mengundurkan diri dari BPD, kalau tidak ada aturan tentang itu kenapa mesti diada-adakan?”.

Seharusnya pertanyaan pada saat intervew adalah tentang penguatan kepada Undang2 dan tidak terlalu subjektif.

  1. Adalah pernyataan dari salah seorang anggota Panwas KBB, pa Asep Nurfalah, “ini hanya menjalankan kewajiban, yang meluluskan atau tidaknya adalah yang di BENDO,” (saat sesi akhir dari proses intervew).

Pernyataan ini indikasi tidak independentnya Pokja Panwas KBB dalam rekrutmen Panwascam.

Dan hal itu saya tanyakan kembali saat pengaduan tgl 25 Oktober 2017, yang bersangkutan tidak mengelak ataupun memberi tanggapan.

  1. Perlakuan tidak adil juga setiap tahapan, sebagian peserta termasuk saya tidak pernah mendapat pemberitahuan lewat SMS sementara yang lulus selalu diberitahu lewat SMS, kami hanya bisa lihat dari website setelah ada yg ngasih info..”lihat sekarang sudah ada pengumuman”.
  2. Di Kecamatan Cipongkor yang kelengkapan administrasinya tidak lengkap bisa mengikuti seleksi tertulis. Rekan saya Dede Sopyan dari Cipongkor karena kebetulan sekolahnya di luar kota sehingga belum sempat melegalisir ijazah tapi bisa ikut seleksi tertulis, sementara rekan saya yang satu lagi Sdr Yadi dari Padalarang karena legalisirnya tidak cap basah tidak bisa ikut.
  3. Jika PNS yang tidak memiliki jabatan struktural, seperti Guru misalnya, diperbolehkan oleh Undang-undang menjadi Penyelenggara Pemilu tanpa harus ada izin cuti dari atasan, kemudian saat melamar jadi Panwas telah menandatangani surat pernyataan siap bekerja penuh waktu. Apa mungkin bisa melaksanakan pernyataan tersebut, tanpa meninggalkan kelas tempat dia mengajar?

Atau pernyataannya hanya formalitas saja?

Apalagi sekarang PNS guru, selain mendapatkan gaji juga mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi guru, yang besarnya sama dengan gaji. Tidak mungkin untuk meninggalkan kewajiban pokok sebagai guru, kemudian kerja penuh waktu (full time) di Panwas.

48total visits,1visits today

Komentar

News Feed