oleh

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Memasuki Babak Baru

 

PADALARANG, BBPOS – Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, memasuki babak baru yang saat ini, sudah dalam persiapan pembebasan lahan yang di lakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bandung Barat. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang melewati Kabupaten Bandung Barat ini, mulai di sosialisasikan melalui acara Pembekalan Materi Persiapan Kegiatan Investasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah untuk Trase dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta –Bandung (KCJB), yang di adakan di Exhibition Hall Balepare, Kotabaru Padalarang Bandung Barat. Jumat (10/11/2017).

Acara pembekalan materi yang dihadiri oleh Bupati Bandung Barat H.Abubakar, Sekretaris Daerah (Setda) H, Maman S. Sunjaya, Para Kepala Desa, Para Camat, Forumpimda, dan beberapa unsur yang wilayahnya masuk dalam pembebasan lahan Proyek KCJB ini.

Bupati Bandung Barat H. Abubakar dalam hal ini mengatakan, secara teknis semua yang sudah dilakukan ini merupakan langkah maju dalam pengadaan lahan ini, dan sekarang polanya sudah ditangani oleh BPN. “sekarang cara ini sudah cukup relefan karena ada BPN yang bertugas mengumpulkan data lahan masyarakat, lalu menyetorkan Data hasil pendataan kepada pemodal  setelah itu dilakukan penafsiran harga bersama tim yang ada, sehingga semua pihak bisa bekerja dengan baik” tutur Abubakar.

Kepala Kantor BPN KBB, Ir. H. Ristendi Rahim, M.Si

Kepala Kantor BPN KBB, Ir. H. Ristendi Rahim, M.Si menyatakan, Ini adalah merupakan program strategis pemerintah dan BPN melaksanakan dua Program yaitu, program strategis pertanahan dan program strategis nasional.

Tugas dari BPN sebagai tugas duta pengadaan tanah, bertanggung jawab untuk menginfenterisasi dan mengindentifikasi  yang termasuk  trase maupun stasiun. Termasuk juga pengambilan data tanah yang di miliki oleh masyarakat secara teknis maupun yuridis, dan data itu akan di berikan ke pikak Desa, dan pihak PSBI (Pilar Sinergi BUMN Indonesia) untuk menentukan Harganya.

“Untuk itu dalam hal ini, BPN tidak ada kewenangan dalam menentukan harga tanah tersebut, dan BPN hanya menyampaikan data saja. Pengadaan tanah ini, untuk kepentingan umum terikat pada Undang-undang No 22  thn 2012 tentang pengadaan tanah. Untuk ganti rugi sudah bukan jamanya lagi maka yang ada hanya ganti untung, untuk itu keuntungan yang yang harus dinikmati oleh masyarakat adalah, pemanfaatan nilai trase fungsi dari fasilitas umum ini dan juga lainya” katanya.  (Adn/Dri)

102total visits,1visits today

Komentar

News Feed