Data Corona Indonesia

Terkonfirmasi
1,691,658
+5,285
Meninggal
46,349
+212
Sembuh
1,547,092
Active
98,217
Last updated: 6 Mei 2021 - 4:27 am (+07:00)

Data Corona Selengkapnya Klik di Sini

Indonesia
Terkonfirmasi 1,691,658 +5,285 new today Meninggal 46,349 +212 new today Sembuh 1,547,092 Active: 98,217 Last updated: 6 Mei 2021 - 4:27 am (+07:00)
Link Banner
131

Pengamat Politik Ini Sebut Keputusan Plt Hengki Terkait Izin Usaha Minimarket, Dinilai Inkonsistensi

  • Bagikan
Ilustrasi Minimarket (foto: cloud).
Ilustrasi Minimarket (foto: cloud).

Padalarang, BANGBARA.COM. – Usai dilantik menjadi Bupati dan Wabup Kabupaten Bandung Barat (KBB) bulan September 2018 lalu, Aa Umbara Sutisna dan Hengki Kurniawan mengumumkan program 100 hari kerjanya dimana salah satunya adalah penertiban usaha mini market yang tidak berijin, dan bangunan lama tak berijin khususnya yang berada wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU).

“Saat itu saya berkomentar melalui media dengan penuh keraguan. Karena program ini bertendensi tinggi tanpa memperhitungkan kendala yang sudah menahun sejak lama”, ujar Djamu Kertabudi, Pengamat Politik dan Pemerintahan melalui pesan singkatnya, Selasa (04/05/2021).

banner 350x350

Djamu menyebut awalnya tampak tindakan Satpol PP KBB memperlihatkan respons yang menjanjikan, melakukan penyisiran terhadap keberadaan mini market, melakukan teguran bahkan ada mini market yang digembok karena tanpa ijin.

Djamu Kertabudi, Pengamat Politik dan Pemerintahan sekaligus Dosen dari Universitas Nurtanio Kabupaten Bandung.
Djamu Kertabudi.

“Namun tindakan ini hanya sesaat. Setelah itu, mini market kembali normal dan beroperasi seperti biasa. Bahkan lebih menjamur sampai kepelosok wilayah pedesaan. Penertiban bangunan di KBU? Tidak perlu ditanya lagi”, ungkap Djamu.

Baru-baru ini Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Hengki Kurniawan mengumumkan secara resmi akan melakukan tindakan penertiban keberadaan minimarket khususnya yang tidak berijin, dengan memberi kesempatan selama 6 bulan untuk mengurus perijinan.

“Hal tersebut tentu saja mengagetkan penggiat atau pemerhati Pemerintahan. Karena tindakan ini ada unsur Inkonsistensi terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Yaitu memberikan toleransi”, ucap pria yang juga merupakan Dosen dari Universitas Nurtanio Kabupaten Bandun ini.

Djamu mengatakan proses penegakan hukum yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang perijinan yang merupakan wewenang sekaligus kewajiban Pemerintah Daerah harus dilakukan secara tegas.

“Artinya Satpol PP (dimana perlu dibantu aparat kepolisian) atas perintah Bupati melakukan tindakan penggembokan bagi minimarket yang tidak berijin. Kemudian minimarket ini dapat dibuka kembali setelah mengantongi dokumen perijinan”, terangnya.

Baca Juga,  Wilayahnya Disebut Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Kata Kades Tanimulya

Disamping itu dikatakan Djamu persoalan krusial akan muncul saat minimarket tersebut berdasarkan ketentuan Tata Ruang berada di zona merah, yang artinya diwilayah itu tidak mentolerir keberadaan minimarket. Sehingga proses perijinan tidak boleh dilakukan.

“Apakah dengan ‘local wisdom’ (kearifan lokal) yang dilakukan Plt Bupati ini akan memberi toleransi terhadap kondisi eksisting (nyata) seperti ini? Pertanyaan mendasar, mana suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)? Wallohu A’lam”, pungkasnya.

banner 350x350
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan