oleh

Pemprov Jabar Sudah Siapkan Aturan Dan Sanksi PSBB Bandung Raya, Begini Ketentuannya

Link Banner

Bandung, BANGBARA.COM. – Aturan dan sanksi pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Bandung raya telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil), di hari pertama PSBB akan dilakukan penutupan jalan oleh Polisi termasuk surat tilang apabila ada masyarakat yang terindikasi melanggar.

Link Banner

“Dihari pertama PSBB penutupan jalan oleh polisi termasuk surat tilang, pos-pos penjagaan sudah siap, sosialisasi ke level RT/ RW juga sudah, kemudian pembagian sembako juga sudah kita siapkan,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (16/04/20).

Ridwan Kamil mengatakan, surat pengajuan PSBB untuk wilayah Bandung Raya, yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi,  Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, sudah dikirim ke Kementerian Kesehatan RI.

“Hari ini, Kamis 16 April, surat pengajuan PSBB Bandung Raya sudah dikirim kepada Menteri Kesehatan,” kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil.

Menurutnya, jika surat pengajuan disetujui oleh Menteri Kesehatan RI pada Sabtu (18/04/20), maka PSBB di Bandung Raya akan diterapkan pada Rabu (22/04/20). Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan Kepala Daerah se-Bandung Raya.

“Bila surat persetujuan keluar hari Sabtu, maka para Kepala Daerah se-Bandung Raya sudah sepakat PSBB Bandung Raya dimulai di hari Rabu 22 April 2020,” ucapnya.

Kang Emil memastikan, penerapan PSBB di Bandung Raya disertai dengan program jaring pengaman sosial yang komprehensif. Program tersebut akan segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan supaya dampak sosial dan ekonomi akibat PSBB bisa tertangani.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai dan pangan non tunai senilai Rp500 ribu sendiri. Hal itu merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jabar untuk mempersempit rentang persentase kelompok rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi ini.

Baca Juga,  Kebut TPS Berteknologi Tinggi, Gubernur Emil Pastikan 2024 Citarum Tak Ada Sampah Lagi

“Saya kira memberikan bantuan itu butuh waktu ya tidak bisa sehari selesai semua jadi nanti ada penerima yang rutin menerimanya awal bulan ada yang dihari kelima, kelima belas,” ucap Kang Emil.

Guna kelompok masyarakat penerima bantuan program itu tepat sasaran, Pemprov Jabar menginstruksikan para Ketua Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk melakukan pemetaan dan pendataan masyarakat kelompok miskin baru, baik yang berdomisili di wilayahnya maupun perantau.

Selain itu, menurut Kang Emil, Pemprov Jabar menerima aduan masyarakat yang membutuhkan bantuan, tapi belum terbantu, melalui aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan semua masyarakat yang membutuhkan terbantu.

“Jadi kita sudah ada instrumen kepada mereka-mereka yang terlewat didata oleh RT/ RW. Maka pentingnya kalau di Jabar semua urusan COVID-19 koordinasinya satu pintu lewat Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 disingkat PIKOBAR,” katanya.

Kang Emil menyatakan, kunci keberhasilan PSBB Bandung Raya maupun Bodebek adalah disiplin warga dan konsistensi rapid diagnostic test (RDT) masif.

“Jadi kuncinya Jabar memperbanyak PSBB sambil melakukan tes masif yang bisa memetakan dan memblokade virus dengan cepat,” ucapnya.

“Tapi kalau kita masih berkerumun pandemi masih akan panjang maka saya mengimbau taati aturan PSBB, jaga jarak dan tidak mudik,” tambahnya.

Reporter: Fal
Editor: Mohammad Addien

Link Banner
Link Banner

Data Corona Indonesia Selengkapnya Klik di Sini

Komentar

News Feed