oleh

Pemprov Jabar Akui Telat Berikan Bantuan Sosial di Kabupaten Garut

Link Banner

Bandung, BANGBARA.COM. – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengakui ada penumpukan stok sembako di gudang Bulog Kabupaten Garut sehingga terjadi keterlambatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) di Garut.

“Ada penumpukan paket sembako di gudang sekitar kurang lebih 2.000 paket Bansos Provinsi, namun stok telur hanya 60 paket”, ujar Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Mohammad Arifin Soedjayana di Kota Bandung, Senin (11/05/2020).

Link Banner

Arifin menyebutkan, stok telur Bansos Provinsi di Gudang Bulog Garut hanya 60 trey atau 60 kilogram untuk 60 paket. Jumlah tersebut merupakan barang baru untuk cadangan apabila Kabupaten Garut akan segera mendistribusikan kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima Bansos Provinsi.

“Kami sudah mengirim telur pada 27 April 2020 sebanyak 4 ton. Karena kondisi di Kabupaten Garut masih kurang kondusif, telur tersebut telah diredistribusi ke Kabupaten/Kota lain. Dan pada 29 April 2020, stok telur di Gudang Bulog Garut sudah diredistribusi ke tempat lain”, kata Arifin.

Pemprov Jabar sendiri sudah menyalurkan 150.400 Bansos ke sejumlah daerah. Bantuan tersebut disalurkan berdasarkan surat dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Nomor 466.2/1545/pfm terkait Penetapan DTKS Penerima Bantuan. Ditetapkan sebanyak 445.339 KRTS akan mendapatkan Bansos Provinsi.

Angka 445.339 KK itu berdasarkan data yang telah bersih, jelas, dan tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 406/Kep.231-Dinsos/2020 tentang Daftar KRTS DTKS Penerima Bantuan Pemprov Jabar bagi Masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kepala Dinsos Jabar, Dodo Suhendar mengatakan pihaknya sudah merampungkan data KRTS non DTKS. Total 1.467.375 Kepala Keluarga akan menerima Bansos Provinsi. Data tersebut sudah divalidasi dan dipadankan.

Baca Juga,  Raja Dangdut Tetap Naik Panggung di Acara Khitanan Pamijahan, Bupati Bogor Akan Berikan Sanksi Jika Terbukti Bersalah

“Data tersebut merupakan gabungan. Pertama, usulan dari Kabupaten/Kota yang secara bertahap dari RT, Desa/Kelurahan, Kecamatan, lalu ke Dinsos. Kemudian yang terlewat, ditambahkan oleh RW lewat Sapa Warga ditambah lagi yang masuk ke PIKOBAR, yang berupa aduan”, kata Dodo.

Menurut Dodo, validasi data KRTS non DTKS bukan perkara sederhana karena ada delapan jenis bantuan dari instansi yang berbeda-beda. Bansos gubernur senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari sembilan bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.

Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos dari Presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Prakerja, Bantuan Tunai dari Kemensos, Bansos Provinsi, Bansos dari Kabupaten/Kota, dan Gerakan Nasi Bungkus. Hal tersebut perlu dilakukan supaya tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan berkeadilan.

Dodo menegaskan, data KRTS non DTKS yang tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) sudah dikirim kepada PT Pos Indonesia untuk divalidasi kembali. Tujuannya supaya format data dalam Kepgub dan PT Pos Indonesia sama.

“Bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya. Aparatur Desa, Kelurahan, dan masyarakat diharapkan paham akan situasi tersebut, supaya potensi polemik bisa dikurangi”, pungkasnya.

Reporter: Fal
Editor: Guntur Priyo

Link Banner
Link Banner

Data Corona Indonesia Selengkapnya Klik di Sini

Komentar

News Feed