Link Banner
107

Pembangunan Gedung DPRD KBB Mangkrak, Siapa yang Bertanggungjawab?

  • Bagikan
Pembangunan Gedung DPRD KBB yang belum usai. (foto: Guntur).
Pembangunan Gedung DPRD KBB yang belum usai. (foto: Guntur).

Padalarang, BANGBARA.COM. – Rencana pembangunan Gedung DPRD KBB yang sudah dirancang sejak Era Bupati Abubakar (Alm) hingga kini masih juga meninggalkan polemik dikalangan masyarakat.

Hal ini juga tak lepas dari sorotan Pengamat Politik dan Pemerintahan Djamu Kertabudi yang menyebut rencana pembangunan Gedung DPRD tersebut bahkan sudah pernah di launchingkan.

“Pada periode kedua kepemimpinan beliau sudah melakukan launching dan disebutkan bahwa dana pembangunan adalah sebesar Rp150 miliar yang bersumber dari Rp100 miliar bantuan keuangan Gubernur, dan sisanya akan mengusahakan bantuan dari Pusat melalui DAK”, ujar Djamu melalui pesan singkatnya, Minggu (12/09/2021).

Namun konon dana dari Pusat belum ada tanggapan, sehingga kemungkinan sisanya dianggarkan pada APBD murni.

Realisasi pembangunan akhirnya dilakukan saat Aa Umbara Sutisna menjabat sebagai Bupati, namun tidak memperoleh penjelasan dananya bersumber dari mana.

“Namun persoalan muncul sudah hampir satu tahun pembangunan Gedung DPRD ini mangrak ditengah jalan. Lantas siapa yang bertanggungjawab? Apakah wan prestasi dari pihak kontraktor atau Pemda?”, tanya Djamu.

Plt Bupati Hengki Kurniawan menjelaskan pada media bahwa beliau mendapat kesulitan berkonsultasi dengan pihak Gubernur Jabar, dimana akhirnya beliau mengambil kebijakan akan melanjutkan pembangunan gedung ini, dan diharapkan selesai akhir tahun 2021 ini.

“Yang menjadi persoalan, kekurangan dana sebesar Rp50 miliar ini konon akan mengambil dari upaya rasionalisasi anggaran SKPD Pemda KBB melalui mekanisme perubahan APBD KBB 2021 ini, yang sampai saat ini belum rampung dibahas DPRD”, lanjut Djamu.

Djamu mengatakan padahal menurut ketentuan bahwa bulan September ini Perda APBD Perubahan harus sudah ditetapkan Bupati setelah mendapat evaluasi Gubernur Jabar, sehingga ini jelas menemui keterlambatan.

Persoalan krusial, bahwa berdasarkan pedoman penyusunan APBD dari Pemerintah Pusat bahwa tahun ini masih harus fokus pada proses penanggulangan wabah Covid-19.

Tentu disamping prioritas diarahkan pada pengalokasian anggaran kewenangan wajib Daerah khususnya yang berkaitan dengan pelayanan Dasar masyarakat, sedangkan pembangunan Gedung DPRD tidak termasuk dalam kategori ini.

“Pertanyaannya, apakah tidak lebih baik ada kesepakatan dengan DPRD bahwa kelanjutan pembangunan Gedung ini seyogyanya dilakukan melalui APBD 2022? Saya kira mungkinakan lebih “fair”. Wallohu A’lam”, pungkasnya. (Addien)

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *