oleh

Padalarang Lumpuh, Buruh Skak Ster Lakukan Aksi Demo Tolak Omnibuslaw

Padalarang, BANGBARA.COM. – Ribuan Buruh dari berbagai Serikat pekerja yang ada di Kabupaten Bandung Barat (KBB) nampak turun ke jalan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kawasan Tagog, Padalarang, Selasa (06/10/2020) siang.

Aksi ribuan buruh yang sempat melumpuhkan beberapa ruas jalan di wilayah Padalarang ini adalah sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah atas disahkannya RUU (Rancangan Undang Undang) Cipta Kerja menjadi UU (Undang Undang) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin kemarin, (05/10/2020).

UU Cipta Kerja sendiri terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, UU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan serta akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah.

Ribuan Buruh bergerak menuju Gedung DPRD KBB di kawasan Tagog Padalarang untuk menolak UU Cipta Kerja. Selasa (06/10/2020).
Ribuan Buruh bergerak menuju Gedung DPRD KBB di kawasan Tagog Padalarang untuk menolak UU Cipta Kerja. Selasa (06/10/2020).

Namun hal ini ternyata tidak sejalan dengan apa yang ada di fikiran para Buruh se Indonesia. Banyak terdapat point-point yang dianggap merugikan para Buruh terkait UU Cipta Kerja ini.

Mereka menganggap Omnibus Law Cipta Kerja tidak pro kepada para pekerja, sehingga Buruh se Indonesia termasuk di KBB memutuskan melakukan aksi mogok kerja secara nasional pada 6 hingga 8 Oktober 2020.

Berikut beberapa point penolakan para buruh terkait UU Cipta Kerja, diantaranya:

1. Menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral (UMSK) dan pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten/Kota bersyarat.

2. Menolak pengurangan nilai pesangon, dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Pesangon senilai 19 bulan upah dibayar pengusaha, sedangkan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

3. Menolak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bisa terus diperpanjang alias kontrak seumur hidup.

4. Menolak Outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batasan jenis pekerjaan.

5. Menolak jam kerja yang eksploitatif.

6. Menuntut kembalinya hak cuti dan hak upah atas cuti, termasuk cuti haid, dan cuti panjang.

7. Karena karyawan kontrak dan outsourcing bisa berlaku seumur hidup, maka buruh menuntut jaminan pensiun dan kesehatan bagi karyawan kontrak dan outsourcing.

Dadang Suhendar, selaku Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) KBB dengan tegas menolak UU Cipta Kerja ini.

“Kami dengan tegas menolak Omnibus Law, karena sudah jelas banyak point yang merugikan pihak Buruh atau Pekerja, dan hanya menguntungkan pihak Pengusaha atau Perusahaan”, tegas pria yang akrab disapa Dadang Ramon ini, saat dihubungi Bangbara, Selasa (06/10/2020).

Reporter: Abdul Kholilulloh
Editor: Guntur Priyo

Data Corona Indonesia Selengkapnya Klik di Sini

Baca Juga,  Anggota DPRD Ini Jenguk Sofiah yang Sudah Sembuh dari Tumor di Perutnya

Komentar

News Feed