oleh

Masyarakat Bersama Polisi Saatnya Kawal ADD

NGAMPRAH, BBPOS – Adanya nota kesepahaman tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa antara Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tansmigrasi, Kementrian Dalam Negeri bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, 20 Oktober 2017 lalu, menjadi dasar aparat kepolisian untuk mencegah, mengawasi dan menangani permasalahan Anggaran Dana Desa (ADD) agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana desa dan tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain aparat kepolisian, masyarakat pun berhak mengawasi dana desa sebagai bentuk partisipasi publik sebagaimana diintruksikan oleh Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai representasi dan kepanjangan tangan masyarakat tentunya memiliki pijakan konstitusional dan legalitas untuk mengawasi dana desa, begitupun LSM PATIK (Pemantau Tindak Korupsi) Kabupaten Bandung Barat.

Heri Noor Ketua Padalarang LSM PATIK kepada wartawan menyatakan akan ikut berpartisipasi dalam pengawasan dana desa, “LSM PATIK siap mengawal dana desa apabila masyarakat Bandung Barat menemukan kejanggalan berbau korupsi di desa silahkan melaporkan dan kami akan proses sampai ke tingkat kepolisian”, tegasnya yang populer disapa Heri Patik saat ditemui disela-sela kegiatan Sosialisasi Ujian Persamaan Karyawan Pabrik di Gedung HBS Cimareme Padalarang Kabupaten Bandung Barat belum lama ini.  (Sir)

101total visits,1visits today

Komentar

News Feed