oleh

KBB Siapkan Pengaduan Online, SKPD Tidak Respon, Sangsi Potongan TPP 30 Persen

Ngamprah, BANGBARA.COM – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dimasa kepemimpinan Aa Umbara Sutisna-Hengki Kurniawan (Akur) berupaya untuk merespon berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat. Untuk mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat tersebut, secara khusus Akur membuka ruang tersendiri melalui layanan pengaduan secara online.

“Kita mencoba untuk responship terhadap berbagai aspirasi atau keluhan masyarakat. Baik tentang keluhan layanan publik atau masalah infrastruktur. Silahkan nanti sampaikan ke 08118071112 melalui WhatsApp,” tutur Hengki, Rabu (24/10/18) di Ngamprah.

Aduan dari masyarakat tersebut, kemudian akan ditindaklanjuti oleh Bupati/ Wakil Bupati untuk disampaikan kembali pada leading sector masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena merekalah nantinya, yang harus bisa menjawab bahkan menyelesaikan persoalannya.

Masih menurut Hengki, pihaknya mengajukan kepada Bupati untuk mengumpulkan setiap SKPD dan memberi pengarahan, agar merespon SMS dari Masyarakat maksimal 8 jam, dan realisasinya diberi batas waktu selama 2 minggu. Jika terdapat SKPD yang tidak merespon keluhan masyarakat itu, maka pihaknya akan menurunkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar 30 Persen.

KBB Quick Respone belum bekerja dengan baik setelah pihaknya melakukan pengecekan ke Kominfo, ada beberapa SKPD yang lambat dalam merespon kurang baik kepada masyarakat dari SMS yang mengeluhkan segala kebutuhan masyarakat, sehingga banyak yang melempar tugas. Menurut Quick Respone Jawa Barat, Bandung Barat merupakan peringkat kedua Kabupaten yang banyak keluhan dari masyarakat.

“Saya usulan kepada Bupati untuk mengumpulkan para SKPD jadi jika ada masyarakat yang mengeluh paling lama 8 jam dan untuk solusinya 1 minggu. Jika tetap tidak melakukan solusi, maka akan di kurangi TPP nya 30 persen setelah 2 minggu kemudian masih tidak respon, maka akan dikurangi 30 persen lagi” pungkasnya.

Hengki mengakui, jika ruang terbuka layanan pengaduan tersebut mengadopsi dari kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meski anjuran tersebut tidak tertuang secara resmi dari gubernur, namun ia memandang bagus juga diterapkan di KBB. Karena hal itu sesuai dengan visi misi Akur yang Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius.

“Tujuan lainnya dengan adanya layanan pengaduan itu, diantaranya untuk mendekatkan Akur dengan masyarakat. Akur ingin masyarakat merasakan suaranya didengar langsung oleh kita,” tutur Hengki.

Teknis untuk pengelolaan layanan pengaduan itu, akan dilakukan oleh admin tersendiri. Admin inilah yang akan menampung berbagai aspirasi atau keluhan melalui layanan terbuka tersebut. Inspirasi membuka ruang komunikasi secara terbuka di KBB ini, kata Hengki disambut baik Ridwan Kamil.

“Pak Gubernur, menyambut baik layanan pengaduan secara online yang akan kita lakukan ini. Mungkin KBB, salah satunya yang resfonsif juga terhadap upaya-upaya Pak Gubernur, dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat dengan pemanfaatan gadget. Akur juga ingin selalu dekat dengan masyarakat, melalui layanan online ini,” bebernya. (Advetorial)

12464total visits,7visits today

Komentar

News Feed