oleh

GEMA Pasundan Bahas Pro Kontra UU Cipta Kerja Bersama Pakar Melalui Diskusi, Ini Hasilnya

Link Banner

Bandung, BANGBARA.COM. – Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pasundan menggelar Pasundan Berdiskusi Jilid IV versi Virtual via Zoom yang ditayangkan langsung oleh channel Youtube Pas TV dengan tema Pro Kontra UU Cipta Kerja, pada Rabu (14/10/2020).

Turut hadir dalam acara ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Barat (Jabar), Presiden BEM Universitas Pasundan (UNPAS), Presiden Mahasiswa STKIP Pasundan, Ketua Senat Mahasiswa STIE Pasundan, Ketua Senat STH Pasundan, Forum OSIS Jabar, Pelajar, Perwakilan Serikat Kerja dan masyarakat, dengan total peserta 750 orang.

Link Banner

Adapun para Narasumber yakni Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasiomal Pemuda Indonesia (KNPI) Jabar Rio Febrian Wilantara S.H., M.H., C.I.A., Ketua Prodi Pascasarjana Hukum Unpad Dr. Indra Perwira S.H., M.H., dan Pengamat Politik Iwan Zaelani S.IP., M.Si.

Presidium Kordinator Pusat (Korpus) GEMA Pasundan, Zendhies Galan Raya Guna dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini adalah upaya untuk menelisik lebih dalam mengenai UU Cipta kerja yang belakangan ini menuai banyak pro dan kontra.

“Minggu lalu, kami dari GEMA Pasundan bersama Aliansi Mahasiswa Pasundan, telah melakukan Demonstrasi, dan kami rasa hal tersebut belum cukup sehingga berupaya menggali lewat diskusi agar mendapatkan pencerahan dan wawasan intelektual dari berbagai perspektif dalam hal ini seperti politik dan hukum”, ucap pria yang akrab disapa Rajo Galan ini.

Rajo menambahkan bahwa GEMA Pasundan tidak hanya turun ke jalanan, tapi juga memang berupaya untuk membuka ruang-ruang intelektual, dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi keadilan, menjadi mitra kritis, check and balance bagi Pemerintahan serta terus bergerak lurus untuk kemaslahatan keumatan.

“Mahasiswa Pasundan bukan hanya mengkritisi, tapi memberikan solusi lewat ruang-ruang diskusi dan nanti diharapkan solusi yang di dapatkan bisa menjadi masukan untuk Pemerintah dan bermanfaat”, ujarnya kembali.

Baca Juga,  Puluhan Photographer Bandung Raya Kumpul di Cafe Duarupa, Intip Jepret 5 Model Cantik

Disampaikan juga oleh Rajo bahwa Gema Pasundan merupakan gabungan 4 Perguruan Tinggi dibawah YPT Pasundan dan Bidang Pemuda Paguyuban Pasundan yang terwujud dari hasil kesepakatan sebagai Organisasi perjuangan dan pengkaderan berlandaskan keislaman dan kesundaan dengan prinsip nyantri nyunda nyakola dan nyantika.

Sementara itu, Ketua Prodi Pascasarjana Hukum Unpad Dr. Indra Perwira S.H., M.H., dalam paparannya mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja dapat dikaji bukan hanya dengan membaca pasal-pasal namun juga dari sisi politik dan hukum.

Menurut Indra, tugas penyelenggara negara adalah memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan bangsa, dimana agar masyarakat sejahtera maka harus memiliki sumber ekonomi pendapatan yang dapat membiayai beban hidup mereka.

“Mereka harus punya upah dan untuk mendapat upah harus bekerja. Tanggung jawab Negara adalah membuka seluas-luasnya lapangan kerja memberikan peluang kepada Sumber Daya Ekonomi”, jelasnya.

Yang menjadi persoalan menurut Indra adalah modal yang terbatas, dimana meskipun Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) namun hal-hal lainnya seperti modal dan teknologi belum dimiliki.

“Pemerintah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mengundang investasi baik dari luar maupun dalam negeri, yang kadangkala mengalami hambatan dalam perijinan atau regulasi sehingga pada akhirnya dibuat penyederhanaan, di mana sebelumnya sudah dilakukan dan lewat UU Cipta Kerja semakin diperkuat”, tegas Indra.

Dilanjutkannya, permasalahan yang kemudia juga timbul adalah adanya benturan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai ijin usaha dan industri. Karena melibatkan banyak faktor seperti tata ruang, amdal dan masyarakat.

Faktor-faktor yang tidak dilibatkan dalam UU Cipta Kerja seperti tata ruang, amdal dan masyarakat memunculkan tudingan bahwa UU Cipta Kerja sentralistik, memudahkan perijinan sehingga tidak ada fungsi pemantauan, aspek lingkungan yang dipinggirkan, dan peran demokrasi yang terabaikan.

Baca Juga,  Angkat Lagi Warna Wisata, Bupati Umbara Nikmati Suasana Arung Jeram di Sanghyang Kenit

“Yang harus kita pikirkan adalah apakah ada pendekatan lainnya selain investasi, semisal SDM yang berkualitas. Karena investasi belum tentu akan menghasilkan keuntungan. Tujuan Pemerintah untuk kesejahteraan, tapi jangan sampai salah mendiagnosa kondisi Negara sehingga mengambil keputusan yang keliru”, lanjut Indra.

Indra menambahkan bahwa keputusan Pemerintah sebaiknya jangan tergesa-gesa dan perlu melibatkan perguruan tinggi.

“Masyarakat resah karena UU Cipta Kerja ini kurang transparan sehingga banyak dipersoalkan dan menimbulkan prasangka, kenapa begitu cepat padahal ada sistem. Semestinya ada legislasi nasional, dan tentunya cara dalam hukum sama pentingnya dengan tujuan yang ingin dicapai”, pungkasnya.

Reporter: Mohammad Addien 
Editor: Guntur Priyo

Data Corona Indonesia Selengkapnya Klik di Sini

Link Banner

Komentar

News Feed