oleh

DPRD Siapkan Anggaran Pemda KBB, Untuk Rapihkan IMB dan Minimarket

Padalarang, BANGBARA.COM – Kondisi keberadaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menjamurnya minimarket diberbagai daerah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi keprihatinan bagi Syamsul Ma’arif Wakil Ketua DPRD KBB.

Menurut Syamsul, jika terdapat investor atau masyarakat yang mendirikan bangunan di kawasan KBB, tetapi tidak memiliki IMB, maka pemerintah wajib hukumnya untuk menindak tegas, harus dihentikan dan tidak diperbolehkan meneruskan proses pembangunan itu, hingga proses IMB nya selesai.

“Kalau ada pengusaha atau masyarakat yang membangun dan IMB nya belum beres, maka dewan minta agar pemerintah melakukan tindakan kongkrit untuk menghentikan pembangunan itu. Siapapun, kalau tidak bisa menunjukan IMB nya expose aja. Pemerintah bisa menurunkan Dinas terkait seperti Satpol PP atau Dinas yang berhubungan dengan IMB. Berikutnya jangan tebang pilih jangan karena saudara, family, teman usaha, dan sebagainya, lantas diloloskan begitu saja” tutur Syamsul saat ditemui Bangbara.com di Kantor DPC PPP Padalarang.

Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan pengecekan kepada minimarket yang sampai sekarang juga sudah beroperasi tetapi nyatanya mereka belum mengantongi ijin, “Sekali lagi Dewan minta tegaskan, tutup itu minimarket yang belum mempunyai IMB” tegasnya.

“Kalau pemerintah KBB tegas untuk menangani soal perijinan IMB, dan siap menegakkan aturan ini, maka Dewan KBB sangat setuju, dan siap backup serta menyiapkan anggaranya seperti pembongkaran bangunan, ataupun kebutuhan anggaran lainya, Dewan akan siap membantu.” tegas Syamsul dengan semangat.

Masih menurut Syamsul, disamping mengganggu roda ekonomi pedagang tradisional, juga ini tidak mendidik, Karena uang yang dibelajakan ke minimarket itu dipastikan tidak berputar di Bandung Barat, akan tetapi masuk ke daerah pusat minimarket tersebut, yang notabene berada diluar daerah.

“Salah satu contoh mana ada produk-produk UKM itu dijual di minimarket, maka dengan itu sangat merugikan secara ekonomi tidak berkembang disini. Beda lagi kalau kita belanja ke warung terdekat (Ceu engkom), pasti ceu engkom akan belanja lagi kepasar curug agung atau pun pasar-pasar lainya, sehingga uang dan perekonomian berada masih di KBB” ulasnya.

Pemerintah diharapkan dapat lebih tegas, khususnya dalam bidang perijinan, sejak dulu permintaan Dewan belum terealisasi sehingga terjadi saling tuding dan saling lempar tanggung jawab. “Antara Dinas perijinan, Disperindag, dan Satpol PP, Dewan minta dari 3 Dinas itu duduk satu meja rapat koodinasi, dan bupati punya semangat dan gairah baru, maka jangan melakukan hal yang sama seperti bupati sebelumnya, artinya harus tegas dalam bersikap” ucapnya.

Banyak usaha usaha yang terkait belum memiliki IMB tidak hanya minimarket, termasuk Hotel, atau lainya, dari IMB tersebut, pemerintah akan dapat memungut pajak dan dari situlah penghasilan yang bisa dirasakan untuk masyarakat.

“Bagaimana mereka mau memberikan pajak sedangkan usahanya ilegal, bagaimana pemerintah mendapatkan PAD kalau IMB nya tidak dibenahi. Dari dulu dewan tidak setuju dengan adanya minimarket, kecuali yang mengikuti aturan Perda nya, yang pertama harus ada ijin, tidak boleh mendirikan minimarket di tengah pasar tradisional itu jaraknya minimal beberapa ratus meter dari lokasi pasar seperti yang sudah ditentukan pada Perda” tandasnya. (Advetorial)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed