oleh

DPRD Kritisi Disparbud KBB Agar Tidak Hanya Urus Pariwisata Swasta, Tapi Perhatikan Juga Pokdarwis

Link Banner

Lembang, BANGBARA.COM. – Aspek dunia Pariwisata disebut-sebut menjadi faktor penting untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten/Kota.

Kondisi ini menjadi konsen besar bagi Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Aa Umbara Sutisna yang terus melakukan pemulihan kembali dunia Pariwisata pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Link Banner

Namun seiringnya waktu, wabah Covid-19 menjadi faktor penentu keberadaan Anggaran Daerah yang sangat konsen pada kebutuhan akses sosial masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sehingga alasan ini menjadi klasik bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB yang notabene mengalihkan isu keterbatasan anggaran untuk kebutuhan pariwisata karena Covid-19.

Padahal sebelum terjadinya Covid-19, tetap saja banyak lokasi wisata yang berpotensi di KBB tanpa sentuhan. Bukan puluhan melainkan ratusan lokasi calon tempat wisata yang belum tersentuh.

Salah seorang anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang tidak ingin disebutkan namanya merasa kecewa dengan pengembangan serta pembinaan yang dilakukan oleh Disparbud KBB karena selama ini belum dapat memberikan warna Lumpaaat yang dimaksud Bupati Umbara.

“Jujur saja selama ini kami akui memang mendapatkan pembinaan, namun kami kan tidak cukup dengan bahasa pembinaan seremonial diundang, pulang di kasih amplop. Kami butuh kondisi bantuan fisik untuk lokasi wisata kami, agar pengunjung wisata juga nyaman dan lainnya”, jelasnya.

Menurutnya, selama ini Dinas terkait wisata ini hanya berpedoman pada Wisata Swasta yang dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemda, atau mungkin bagi segelintir orang yang berada di Dinas tersebut, sehingga ini menjadi pandangan yang berbeda.

Bagja Setiawan, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB meminta kepada Disparbud untuk tak lupa memperhatikan Pokdarwis ini, dan tidak hanya fokus pada wisata swasta yang besar saja.

Baca Juga,  Momen Peringatan HSN, Wagub Uu Usulkan Perda Untuk Pesantren

Hal ini diungkapkannya saat dimintai tanggapannya terkait sektor Pariwisata di KBB, saat ditemui seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD KBB yang bertempat di Hotel Novena Lembang, pada Selasa (21/07/2020).

Karena menurutnya dukungan bidang kebudayaan yang berada pada pantauan komisinya di komisi 4, sangat menyatu pada dunia Pariwisata. Sehingga majunya pariwisata dapat juga memajukan kebudayaan di KBB.

Bagja Setiawan, Ketua Komisi IV DPRD KBB.
Bagja Setiawan, Ketua Komisi IV DPRD KBB.

“Walaupun High Risk (beresiko tinggi) menjadi klaster baru, namun kami (DPRD) mendukung pembukaan kembali tempat wisata di KBB untuk memulai percepatan pertumbuhan pemulihan ekonomi, asalkan menjalankan protokol kesehatan dengan benar seperti cek suhu tubuh, mengatur jarak antri, mengatur jumlah pengunjung, penyediaan hand sanitizer dan tempat cuci tangan”, ungkapnya.

Ditambahkannya, akan lebih baik jika pengelola tempat wisata juga melakukan sistem scanning barcode data personal pengunjung saat akan memasuki lokasi wisata agar memudahkan dilakukan tracking jika terjadi sesuatu.

Saat disinggung mengenai Pokdarwis, Bagja menyebutkan bahwa sebaiknya Pemda melalui Disparbud juga bisa memberikan konsen lebih karena Pokdarwis merupakan komponen penting dan strategis penunjang pariwisata.

“Bagaimana pengelolaan sektor pariwisata skala besar yang dikelola swasta yang digarap Pemda, harus diberikan juga untuk Pokdarwis. Karena yang menjaga kelestarian wisata tingkat bawah adalah Pokdarwis”, terangnya.

Menurut Bagja yang juga merupakan Ketua Panja Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD KBB ini, pihaknya selalu mendorong percepatan pertumbuhan tempat wisata baru yang dikelola Pokdarwis selain wisata besar yang sudah eksis.

“Wacana ini sudah lama disebut oleh Disparbud, namun hingga kini belum terealisasi. Ya mungkin karena konsentrasi ke tempat wisata besar lebih dominan hingga yang milik Pokdarwis kurang diperhatikan. Bisa juga karena anggaran yang terbatas atau masalah SDM”, tuturnya kembali.

Baca Juga,  Dampak Covid-19 Kemensos Bagikan Lagi Paket Sembako Untuk 1078 Karyawan Hotel

Disebutkannya, pihak swasta itu sebenarnya bisa jalan sendiri, harusnya tidak perlu terlalu banyak campur tangan Pemda karena swasta sudah jelas pure bisnis dan memiliki manajemen baik, hingga akan lebih baik jika Pemda lebih konsen ke pengola tempat wisata yang dikelola Pokdarwis atau putra daerah.

“Saya berharap semoga Disparbud KBB bisa lebih menginventarisir tempat wisata baru yang dikelola Pokdarwis, lebih efektif mengajukan anggaran untuk membangun wisata daerah, dan melibatkan seluruh potensi yang ada di daerah. Karena di KBB sektor pariwisata masih menjadi unggulan”, pungkasnya.

Bagja menyebut pihaknya di komisi IV pun sangat siap memberikan konsen anggaran untuk kebutuhan Dinas jika hal ini menjadi kebutuhan yang sangat menunjang untuk dunia pariwisata utamanya pada bidangnya untuk Kebudayaan di KBB.

Kepala Disparbud KBB Sri Dustirawati sendiri pada setiap kesempatan saat dimintai keterangan terkait hal ini selalu menghindar dari pertanyaan media, sehingga spekulasi baru menjadi muncul, yang menganggap bahwa Disparbud KBB tidak dapat bekerjasama dengan media untuk mempublikasikan kekayaan alam pariwisata di KBB.

Beberapa kesempatan yang sangat menarik untuk di publikasikan oleh media dari berbagai kegiatan Disparbud KBB, namun pihak Dinas seperti enggan bekerjasama dengan media sehingga tidak terekspos.

Beberapa kesempatan yang memberikan keuntungan sepihak dari penyelenggaraan sosialisasi setiap acara yang dilaksanakan Disparbud, menganggap Dinas berjasa, di lain sisi bagi mereka yang merasakan efeknya merasa Disparbud KBB belum berjasa dan dianggap gagal.

Reporter: Mohammad Addien
Editor: Guntur Priyo

Data Corona Indonesia Selengkapnya Klik di Sini

Link Banner

Komentar

News Feed