oleh

DPRD KBB Panggil Pemilik CV GBJ Tidak Hadir, Perijinan Tambangnya Ternyata Tidak Ada

Link Banner

Padalarang, BANGBARA.COM – Sejak tuntuntan pembayaran tanah yang diwakili oleh LSM Pemantau Tindak Korupsi (PATIK), beberapa saat yang lalu, DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui komisi I memanggil pemilik perusahaan CV Gunung Batu Batujajar (GBJ), Jumat, (13/12/2019).

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan (Kuasa Hukum) CV GBJ, dan dipertemukan langsung oleh pemilik tanah yang merasa dirugikan itu berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD KBB. Setelah berkali-kali diundang, kali ini kembali tidak dihadiri oleh Mona selaku pemilik CV GBJ.

Link Banner

Dalam pertemuan yg di fasilitasi oleh anggota Komisi I ini, dihadiri oleh ketua komisi 1 sekaligus sebagai pimpinan rapat Wendi Sukma didampingi Asep Sudrajat, lalu Deden yang merupakan ahli waris Karsiti, kerabat dari ahli waris H. Toha, Camat Batujajar, perwakilan Desa Batujajar Timur, serta Joni ketua LSM PATIK, serta lainya.

Pihak CV GBJ hanya diwakili oleh salah satu pegawainya, Irwanda dan tim pengacara dari Kantor Hukum C.Kristarum and Partners, Richand Sihombing SH dan Prandinata Siburian SH.

Dalam pertemuan kali ini, Pihak CV GBJ mengatakan bahwa tanah milik Ibu Karsiti yang diperkarakan oleh para ahli waris ini dinyatakan sudah dibeli dengan Akta Jual Beli (AJB) pada tahun 1988 dan sudah dibayarkan. Namun hingga saat ini pihak pemilik tanah merasakan belum dibayar.

Saat anggota dewan meminta CV GBJ untuk menunjukan bukti berupa surat tanda pembelian maupun surat Akta Jual Beli (AJB), mereka tidak dapat menunjukkannya dengan alasan tidak membawanya.

Ketidak hadiran Mona selaku pemilik CV GBJ yang mengetahui persis peristiwa ini, membuat jalannya pertemuan menjadi terhambat, karena setiap ditanya, sang tim pengacara ini selalu menjawab yang lebih mengetahuinya adalah Ibu Mona.

Baca Juga,  DK PWI Pusat Tindak Tegas Wartawan yang Tidak Netral dalam Pilkada 2020

Menanggapi hal ini, Anggota Dewan dalam hal ini Komisi I merasa cukup kecewa. Ketidak hadiran Mona menjadi penghambat proses, karena para kuasa hukum ini saat ditanya banyak yang tidak diketahuinya.

“Pada waktu itu kita minta Ibu Mona untuk datang ke DPRD dan tidak diwakilkan saja. Kalaupun mau didampingi bisa saja oleh kuasa hukum, tapi bu Mona nya harus datang agar permasalahan ini bisa mendapatkan kesimpulannya tanpa harus menunggu jawaban berikutnya”, ujar Wendi yang memimpin jalannya pertemuan ini.

Camat Batujajar sendiri mengakui sudah mencoba mengundang Ibu Mona sebanyak 2 kali, namun ternyata kembali Mona tidak menampakkan batang hidungnya dengan alasan kesibukan pekerjaan di luar kota.

Selain tidak membawa bukti surat pembelian dan pembayaran tanah, lalu AJB yang dibutuhkan, ternyata CV GBJ juga tidak dapat menunjukkan surat keterangan soal perizinan penggalian C.

Hal ini terungkap dari keterangan saat Tomi dari Dinas Perizinan KBB datang diakhir pertemuan dan mengungkapkan bahwa CV GJB hanya memiliki SIUP yang terdaftar itupun sudah kadaluarsa dan harus diperpanjang.

“Yang ada di data kami hanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tahun 2014 dan belum diperbaharui. Itupun atas nama Jefri Schrader Hidayat bukan atas nama Mona. Selain itu tidak ada lagi di data kami. Karena jika hanya ijin lingkungan saja itu pastinya sangat kurang”, jelas Tomi kepada Bangbara usai pertemuan itu.

Dengan banyaknya data yang kurang lengkap dari pihak CV GBJ, akhirnya Anggota Dewan mengambil keputusan untuk menjadwal ulang pertemuan kembali pada hari Rabu (18/12/2019) mendatang,pukul 09:00 WIB, dengan catatan harus dihadiri oleh Mona.

“Sangat diharapkan untuk Rabu depan CV GBJ untuk membawa dokumen yang dibutuhkan mulai dari surat bukti pembelian, surat AJB dan kelengkapan lainya. Sekaligus Ibu Mona mau bagaimana caranya harus hadir. Karena kami rasa tidak sepantasnya seorang Pimpinan meninggalkan Perusahaan dalam waktu sangat lama, apalagi dalam keadaan perusahaan sedang bermasalah”, tegas Wendi.

Baca Juga,  Rangkul Penerima Kalpataru, Bupati KBB Siap Memberi Modal Demi Penyelamatan Lingkungan

Menanggapi permintaan ini, kuasa hukum CV GBJ mengatakan saran dan permintaan dari pimpinan DPRD Komisi 1 akan disampaikan ke Mona.

Selain itu, Wendi menambahkan untuk pertemuan berikutnya akan menghadirkan Dinas terkait dan meminta Kades Batujajar Timur atau perwakilannya agar membawa leter C, Camat, dan semua pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, di akhir pertemuan Joni dari LSM Patik yang ikut mengawal pertemuan ini menyampaikan sebuah permintaan kepada Pemerintah KBB melalui Anggota Dewan yang hadir.

“Jika memang CV GBJ belum dapat menyelesaikan masalah tanah warga ini dan juga belum dapat menunjukkan surat atau dokumen perizinan resmi, kami minta sebaiknya usaha CV GBJ itu segera di tutup dan tidak beroperasi lebih dulu sampai semua masalah ini jelas dan selesai”, ungkapnya dengan suara lantang. (GTR)

Editor : Mohammad Addien

Data Corona Indonesia Selengkapnya Klik di Sini

Link Banner

Komentar

News Feed