oleh

Dinas KLH KBB Menjawab, Gaji 197 TKK Sudah Terbayarkan

Padalarang, BANGBARA.COM – Menindaklanjuti aksi demo para supir dan kernet armada angkutan sampah UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang terjadi pada Senin, (29/10/18), Apung Hadiatmoko Kepada Dinas Lingkungan Hidup KBB memaparkan bahwa gaji Tenaga Kerja Kontrak (TKK) tersebut sudah terbayarkan melalui rekening masing-masing pada hari ini, Selasa (30/10/18).

“Alhamdulillah untuk gaji 197 TKK sudah terbayarkan melalui rekening masing-masing tadi siang sekitar pukul 14.00 Wib” jelas Apung kepada Bangbara.com melalui saluran telpon. Selasa, (30/10/18).

Menurut Apung, bahwa permasalahan ini terjadi akibat para sopir dan kernet tidak mau tau tentang proses pencairanya, sehingga terjadi aksi yang seharusnya tidak terjadi ini.

“Seharusnya para sopir dan kernet mengerti proses ini, bahkan beban moral dengan keadaan sampah yang menjadi masalah sosial ini. Toh Masalah gaji pasti akan terbayarkan, ini hanya masalah waktu saja karena proses pengajuan anggaran hingga pencairanya itu ada mekanisme yang harus dijalankan, sehingga tidak serta merta cair begitu Saja” paparnya.

Apung menuturkan, bahwa gaji PTT di UPT Kebersihan berbeda-beda nilainya, ter­gantung tingkat pendidikan. Untuk lulusan SD-SMA, gajinya Rp 2 juta per bulan. Bagi lulusan sarjana, digaji Rp 2,5 juta per bulan.

“Gaji yang terbayarkan rata-rata Rp 2 Jutaan. Dan bagi mereka yang tidak mau tau kondisi sistem pencairan ini, maka akan diberi sangsi tegas, karena hal ini berdampak pada sampah yang menjadi masalah sosial, ini tidak main-main” tegasnya.

Masih menurut Apung, Keterlambatan itu memang sudah menjadi regulasi dari pemerintah seperti itu, memang sudah menjadi mekanismenya, bukan artian karena ada yang hilang atau lainya.

Pada bulan kesembilan memang tidak terbayarkan karena menurutnya terpakai untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) para TKK waktu itu. Dan masuk pada bulan Juli, melakukan pengajuan lagi, lalu sambil menunggu permohonan perubahan anggaran untuk penambahan satu kali gaji.

Untuk menyerap anggaran dari pemerintahan ada sebuah aturan, juga melalui proses mekanisme yang harus ditempuh, masa harus merubah regulasi dari aturan pemerintahan, ditambah pula harus bisa dipertanggung jawabkan maka teknisnya nanti harus ada pembukuan yang masuk kedalam data inputan, untuk gaji bulan oktober, harus di SPJ kan lebih dulu diserap angaranya, lalu dilaporkan ke keuangan.

“Bulan 9 sudah masuk dan terbayarkan, nanti kepala UPT melaporkan bukti-bukti pembayaran hak supir, TKK, kegiatan BBM, baru diajukan lagi untuk pembayaran untuk bulan oktober” tambahnya. (Adn)

1783total visits,2visits today

Komentar

News Feed