oleh

Dari 220 Pejabat Eselon KBB, Hanya 61 Orang Yang Laporkan Kekayaanya

Ngamprah, BANGBARA.COM – Bupati Bandung Barat melaksanakan sosialisasi peraturan KPK No 7 tahun 2016 yang disimulasikan dengan tatacara pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara elektronik (e-LHKPN) bagi penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang diadakan di Ballroom gendung B lantai 4 komplek perkantoran Bandung Barat, Ngamprah, Rabu, (7/11/18).

Acara ini di dampingi langsung oleh narasumber dari KPK yaitu , Rizki Amalia dan juga Arum Retno Sari. Tujuan pelaporan LHKPN ini, yaitu untuk mencegah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang telah menjadi satu komitmen dilingkup pemerintahan KBB.

Link Banner

Dalam sosialisasi ini pihak inspektorat Yadi Azhar juga telah menyampaikan, wajib lapor harus mengisi e-filling mulai bulan Januari s.d maret 2018 untuk pelaporan tahun 2017, namun pada prakteknya tingkat kepatuhan di KBB masih terbilang rendah, sampai saat ini baru ada 61 pejabat eselon yang sudah melaksanakan pelaporan LHKPN dari total 220 pejabat eselon yang ada di KBB.

“Pelaporan LHKPN ini memang tidak di kenakan tindak pidana namun ini sudah menjadi kewajiban bagi kita penyelenggara negara” ujar Yadi Azhar selaku inspektur.

LHKPN merupakan salah satu cara pencegahan korupsi yang tengah dikampanyekan KPK. Tujuan dari LHKPN ini adalah untuk membantu penyelenggara negara memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan harta kekayaan dan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna LHKPN itu.

LHKPN sendiri nantinya akan berfungsi sebagai salah satu upaya dan cara untuk menguji integritas para pejabat dan merupakan sarana kontrol pemerintah. Dengan harapan para sasaran program ini memiliki kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab dalam bentuk LHKPN dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu, dan sesuai aturan yang ditetapkan.

Dalam hal ini pejabat eselon yang wajib lapor terdiri dari : Eselon IIa, Eselon IIb, Eselon IIIa, Eselon IIIb, Penjabat fungsional Auditor, dan Pokja ULP yang totalnya 220 orang.

“Saya harap kepada para penyelenggara negara yang sampai saat ini belum melaporkan hasil kekayaan yang di miliki agar segera melaporkannya, ga susah kok saya juga pernah ngisi waktu kemaren pemilu dan kalau sampai tanggal 30 november saya akan memberikan sanksi tegas” ujar Bupati Umbara yang baru 53 hari di Lantik itu. (Advetorial)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed