oleh

Buruh Tagih Janji Bupati, Untuk Usir Pengusaha Dari KBB Yang Tidak Bayar UMK

Cipatat, BANGBARA.COM – Saat Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Aa Umbara Sutisna memberi pernyataan, seputar ketegasanya terhadap perusahaan di KBB, yang tidak mengikuti aturan ketentuan pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan akan diberikan tindak tegas,  maka beberapa organisasi serikat pekerja di KBB menuntut janji Bupati tersebut.

Beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat telah menetapkan besaran Upah Minimum Kab. Bandung Barat tahun 2019 sebesar Rp. 2.898.744,63. Hingga saat ini sudah beberapa perusahaan yang siap melaksanakan ketentuan tersebut. Tapi, tidak sedikit pula pengusaha yang keberatan dan enggan membayarkan ketentuan tersebut kepada para pekerjanya.

Menanggapi hal tersebut Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna menghimbau para pengusaha untuk legowo menerima keputusan tersebut. Sebab besaran UMK yang telah ditentukan merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengusaha dan buruh yang difasilitasi pemerintah daerah dengan berbagai pertimbangan yang dapat mengakomodir seluruh pihak.

“Tidak boleh ada pengusaha yang tidak menerima keputusan ini. Jika ada pengusaha yang tidak menerima, ya ga usah usaha disini (KBB), serunya dengan nada yang cukup tinggi ketika ditemui seusai membuka Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 di Ngamprah, Kamis (20/12/18).

Menurutnya, besaran tersebut merupakan hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak dan telah disetujui bersama. “Jika masih ada yang tidak dapat menjalankannya, kasihan dong buruh kita,” ujarnya.

Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Ketua PC KEP SPSI KBB Dadang ‘Ramon’ Suhendar di Cipatat bersamaan dengan Pendidikan Ketenagakerjaan, Sabtu (5/1/2019). Menurutnya, apa yang diucapkan bupati itu harus direalisasikan, dan ada beberapa perusahaan yang akan dilaporkanya terkait intruksi bupati tentang pembayaran sesuai UMK itu.

“Bupati Aa Umbara pernah bilang bagi pengusaha (perusahaan) yang tidak membayarkan upah kepada karyawannya sesuai UMK maka harus pergi dari KBB ini. Kami kejar janji itu supaya tidak hanya ucapan lisan saja tapi juga dipraktekkan di lapangan” Tegasnya dengan menagih janji bupati tersebut.

Masih oleh Dadang, pihaknya akan segera ke bupati untuk menagih janji agar mengusir para pengusaha dan akan menyodorkan nama-nama perusahaan yang disinyalir tidak mematuhi ketentuan UMK di KBB.

“Saya punya datanya kok mana perusahaan yang tidak membayar UMK, salah satunya seperti pom bensin saja deh itu banyak sekali yang tidak membayar sebesar UMK, ditambah lagi perusahaan yang karyawanya tidak diikut sertakan BPJS. Saya akan beberkan semua ke bupati, lalu apa yang akan dilakukan bupati nanti” ucapnya.

Karena itu, pihaknya juga meminta Dinas Tenaga Kerja KBB untuk melakukan pengawasan lebih ketat dan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memberikan upah pegawainya sesuai UMK. Kalaupun ada yang tidak sanggup membayar UMK, perusahaan harus melayangkan surat penangguhan, atau hengkang dari KBB.

“Disnaker juga jangan ‘lembek’ dan hanya menerima laporan jadi saja. Oleh karena itu kami akan mengagendakan audiensi ke bupati untuk pengawasan UMK dan menagih janji seperti yang telah diucapkannya, Andaikan UMK itu ditepati oleh perusahaan, buruh sebenarnya masih menjerit, apalagi kalau upah yang dibayarkan masih di bawah UMK, bagaimana nasib buruh? ” kata Dadang. (Adn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed