oleh

BUMDes Wajib Untuk Desa

 

NGAMPRAH – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terus digencarkan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memiliki sistem pengelolaan bagi hasil.

Sistem tersebut, nantinya dibagi antara pemerintah desa dengan pihak ketiga atau pengelola.

“Hasil usaha BUMDes bisa digunakan untuk menopang desa, seperti pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, membantu masyarakat miskin melalui hibah dan segala macam,”kata Wandi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rabu (25/10/2017).

Di dalam BUMDes, lanjut dia, pemerintahan desa hanya sebagai pembina atau pengawas. Sedangkan yang mengelola, akan dibentuk kepengurusan seperti manajer dan pelaksana operasional. Pelaksana operasional itulah yang nantinya akan menjalankan dan mengendalikan BUMDes agar lebih berkembang.

“Nantinya kekayaan pemerintah desa dan BUMDes juga dipisahkan. Meskipun sama-sama kekayaan desa, tapi pencatatannya dipisahkan. Karena BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa sehingga harus dikelola sendiri, karena yang menangani orang-orang yang ditunjuk. Pihak desa hanya mendampingi,” jelasnya.

Menurutnya, BUMDes juga bisa menggandeng pihak lain atau jenis usaha lain sepanjang itu menguntungkan dan mengutamakan bagi kepentingan masyarakat desa dan sebagainya.

Untuk membentuk BUMDes, desa juga tidak harus memiliki uang, tapi bisa berupa aset desa itu sendiri, seperti tanah,

Tambah dia Dari 165 desa,” BUMDes Desa Cibodas kecamatan lembang menjadi BUMDes percontohan tingkat nasional. Ini menjadi prestasi yang luar biasa bagi kabu paten bandung barat. Sehingga Desa-Desa yang lain bisa mencontoh cara pengelolan BUMDes yanag berada di desa Cibodas.
Selain itu. BUMDes  Karya Mandiri menjadi studi banding dari luar jawabarat”. Ujarnya

Di tempat yang berbeda Deni Kepala Bidang Desa saat dimintai keterangan mengenai teknis bumdes dirinya belum siap memberikan informasi apapun. (Witno/Dry)

388total visits,1visits today

Komentar

News Feed