oleh

4 Ton Telur Membusuk, Anggota DPRD Jabar Ini Kritisi Mekanisme Pemprov Jabar Dalam Pendistribusian Bansos

Link Banner

Bandung, BANGBARA.COM. – Edi Rusyandi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi Partai Golkar, mengkritisi terhambatnya pendistribusian sembako dari Bantuan Sosial (Bansos) Gubernur Jabar bagi 47.983 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pihaknya mencontohkan bantuan sembako berupa beras, mie instan, telur, vitamin, minyak sayur, gula, dan terigu, masih tertahan di gudang Bulog Garut dan belum di distribusikan hingga membuat setidaknya 4 ton telur membusuk dan harus diganti dengan yang baru.

Link Banner

Kepala Kantor Pos Cabang Garut, Ade Soleh menyebutkan bahwa pendistribusian Bansos Gubernur Jabar belum bisa dimulai dikarenakan data penerima baru diterima dari Dinas Sosial Kabupaten Garut, hingga data tersebut baru bisa diproses dan diolah.

Hal inilah yang membuat Edi Rusyandi yang juga merupakan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat mengkritisi kinerja pendistribusian Bansos dari Gubernur ini kepada Masyarakat selain Garut, kemungkinkan juga menjadi masalah di Kabupaten/Kota yang lain.

“Ini membuktikan carut marutnya pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar hingga tidak mampu membereskan data untuk alokasi Bansos. Barang menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Padahal dana yang digunakan itu kan uang rakyat. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit terdampak Covid-19, membutuhkan peran pemerintah”, ujar Edi dalam Press Releasenya, Minggu (10/05/2020).

Bagi Edi, seharusnya jika data belum tertib jangan melakukan pembelanjaan. Sehingga timbul gejolak di masyarakat akibat distribusi bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan seperti Kantor Pos dan Pemerintah Desa dalam pendistribusian bantuan sehingga mengakibatkan penumpukan Bansos di beberapa tempat.

“Ini juga menjadi bukti perencanaan yang buruk yang dilakukan oleh Pemprov. Barang itu rusak bukan karena bencana kan, tapi karena memang perhitungan dan resiko-resiko yang tidak matang”, tuturnya.

Baca Juga,  Naikkan Pengunjung Wisata, Pemkab Bandung Barat Ikat Kerjasama Dengan 48 Perusahan Travel di Jabar

Edi melanjutkan, kondisi ini bahaya karena kondisi data masih semraut sudah dipakai dasar untuk melakukan kegiatan perbelanjaan. Siapa yang harus bertanggungjawab dan bagaimana mekanismenya? Siapa yang melakukan quality control andaikan barang-barang tersebut tidak sesuai standar?

“Saya sendiri sebagai Wakil Rakyat sudah mengingatkan Gubernur agar skema Bansos senilai Rp500 Ribu itu dilaksanakan seluruhnya secara tunai karena jauh lebih simpel. Uang disimpan di Bank gak bakalan busuk, mudah dan murah untuk distribusinya”, lanjutnya.

Edi meminta agar Pemprov mau mencoba mendengar aspirasi rakyat ini dengan memberikan saja semua Bansos itu secara tunai. Karena dengan mekanisme yang dipakai Pemprov Jabar sekarang ini bisa merusak sistem ekonomi masyarakat.

“Jika telor itu diborong pemerintah, harga telor dipasaran bisa jadi mahal. Demikian juga beras. Jika pakai beras import, harga beras lokal jadi hancur. Begitu juga dengan barang lainnya. Jadi tolong dengarkan aspirasi dari rakyat ini”, pungkasnya.

Reporter: Mohammad Addien
Editor: Guntur Priyo

Link Banner
Link Banner

Data Corona Indonesia Selengkapnya Klik di Sini

Komentar

News Feed